Foto ilustrasi dapur Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Langkah tersebut dilakukan untuk membenahi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program nasional tersebut.
“Perlu waktu penataan, ya. Satu bulan. Satu bulan penataan,” ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil di Jakarta, Kamis (12/6/2026).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan proses penataan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pembenahan titik SPPG yang diduga diperjualbelikan, pemetaan sekolah penerima manfaat, peningkatan kualitas dapur, hingga verifikasi data penerima program.
Menurut dia, pembenahan menyeluruh diperlukan agar program strategis tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” katanya.
Zulhas mengungkapkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG telah mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah memutuskan melakukan perubahan manajemen guna mempercepat proses pembenahan.
“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya mulai menjalankan sejumlah langkah efisiensi agar program tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah moratorium pembukaan titik layanan dan dapur baru. Saat ini tercatat terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan dievaluasi kembali untuk memastikan kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
Selain itu, BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah.
Menurut Nanik, langkah tersebut diperlukan karena distribusi dapur saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar layanan lebih merata.
BGN juga akan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima yang saat ini tercatat dalam program MBG agar bantuan lebih fokus kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
Tidak hanya itu, pengawasan terhadap kualitas layanan juga akan diperketat. Pada 2026, fokus pelaksanaan program diarahkan pada peningkatan mutu layanan dibanding sekadar mengejar jumlah penerima manfaat.
Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis, standar keamanan pangan, serta memiliki kapasitas pelayanan yang memadai.
Nanik menegaskan Program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dijalankan dengan baik karena tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
“Program ini tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
