Foto ilustrasi pertumbuhan ekonomi. - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menyiapkan sebanyak 4.000 petugas untuk menjalankan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pendataan usaha secara door to door dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna memetakan aktivitas ekonomi nonpertanian di seluruh wilayah DIY.
Ribuan petugas tersebut akan mendatangi rumah-rumah dan lokasi usaha untuk menghimpun data pelaku usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga sektor ekonomi kreatif serta ekonomi digital. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dan program kesejahteraan masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk hingga tingkat RT.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting agar proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat. Masyarakat diharapkan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya sehingga seluruh potensi ekonomi dapat terdokumentasi dengan baik.
"Output yang dihasilkan lewat sensus ini salah satunya, yakni pemetaan usaha per wilayah hingga administrasi terkecil meliputi desa," ujarnya.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kemiskinan
Endang menjelaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya digunakan untuk memotret perkembangan dunia usaha, tetapi juga menjadi bahan penting dalam perencanaan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif, termasuk dalam merancang program penanggulangan kemiskinan yang efektif.
"Kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi saat pendataan juga memegang peranan penting," jelasnya.
Karena itu, BPS DIY terus mendorong partisipasi masyarakat agar memberikan jawaban yang benar dan sesuai kondisi riil saat petugas sensus melakukan pendataan di lapangan.
Paku Alam X Dorong Literasi Data Masyarakat
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, turut menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai arti penting data yang valid dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurut Sri Paduka, salah satu cita-cita pembangunan DIY adalah menciptakan masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang baik, termasuk kesadaran dalam memberikan data yang jujur dan akurat kepada pemerintah.
Ia berharap BPS terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor.
Menanggapi penggunaan perangkat digital dalam proses pendataan, Sri Paduka menilai langkah tersebut membuat pelaksanaan sensus menjadi lebih efektif dan efisien karena data dapat diinput secara langsung dan dipantau secara real time.
"Tanya lalu input jadi bisa lebih efektif dan efisien. Tidak seperti dulu lagi, yang perlu ada pengolahan data manual," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Paduka juga mengungkapkan koordinasi antara Pemerintah DIY dan BPS terkait pemadanan data kemiskinan melalui Manunggal Raharja (MR). Program yang tengah dipersiapkan sebagai rumah besar sistem manajemen data penanganan kemiskinan di DIY itu diharapkan dapat memperkuat akurasi basis data sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan platform Manunggal Raharja akan membantu penyediaan data kemiskinan berbasis by name by address sehingga proses survei, verifikasi, dan penyusunan program penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran bersamaan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
