Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta dan (tengah) Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan DIY sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, Erna Sulistyowati dalam konferensi pers "APBN Kita Regional DIY Realisasi sampai dengan Agustus 2025" di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta Rabu, (1/10 - 2025). Anisatul Umah/Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA— Kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di DIY hingga Agustus 2025 mencapai Rp13,22 triliun atau 61,68% dari alokasi sebesar Rp21,43 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta mengatakan dari sektor belanja negara, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp6,16 triliun atau 53,6% dari pagu belanja.
Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,62 triliun atau 69,81% dari pagu belanja. Belanja barang sebesar Rp2,07 triliun atau 47,57% dari pagu belanja, belanja modal sebesar Rp454,11 miliar atau 23,59% dari pagu belanja, dan belanja bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp10,92 miliar atau 49,04% dari pagu belanja.
BACA JUGA: SAR Temukan Korban 15 Titik Runtuhan Bangunan Ponpes Al Khoziny
"Bansos tidak ada efisiensi, belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat. Pagu Rp22,27 miliar realisasi Rp10,92 miliar. Trennya terus meningkat," ucapnya dalam konferensi pers APBN Kita Regional DIY Realisasi sampai dengan Agustus 2025 di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta Rabu, (1/10/2025).
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Hingga Agustus 2025 realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp7,05 triliun atau 71,02% dari alokasi.
Peningkatan kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh realisasi penyaluran dari sejumlah sektor. Mulai dari Dana Perimbangan yang realisasinya 68,38% dari alokasi, Dana Insentif Fiskal 67,64% dari alokasi, Dana Keistimewaan sebesar 80% dari alokasi, dan Dana Desa sebesar 96,97% dari alokasi.
Dukungan APBN juga diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diwujudkan dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
"Sampai dengan 31 Agustus 2025, penyaluran KUR di DIY mencapai Rp3,19 triliun untuk 61.148 debitur," ujarnya.
Agung mengatakan penyaluran KUR paling tinggi di Kabupaten Sleman dengan total pembiayaan sebesar Rp1,05 triliun. Penyaluran terbesar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp1,17 triliun kepada 20.644 debitur.
Adapun untuk penyaluran pembiayaan UMi sampai akhir Agustus 2025 mencapai Rp36,17 miliar untuk 7.655 debitur. Penyaluran UMi tertinggi di Kabupaten Bantul Rp11,79 miliar dengan 2.416 debitur. Mayoritas pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp35,13 miliar untuk 7.558 debitur.
"Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur UMi tertinggi dengan capaian sebesar Rp33,64 miliar untuk 7.376 debitur," ungkapnya.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan DIY sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, Erna Sulistyowati menyampaikan realisasi pendapatan negara di DIY dari target Rp10,46 triliun capaiannya sampai Agustus Rp5,87 triliun atau 56,13%.
Dari unsur penerimaan pajak sampai Agustus 2025 terealisasi Rp3,42 triliun atau 49,46% dari target penerimaan pajak Rp6,92 triliun. Menurutnya ini masih sedikit kurang karena idealnya sudah di 50%. Jika dilihat per jenis pajaknya PPh Non Migas 53,11%, PPN dan PPnBM 38,58%, PBB dan PBHTB 5,32%, dan pajak lainnya 14%.
"Dilihat dari sektornya kontribusi terbesar masih dari perdagangan besar maupun eceran, kontribusinya 25,08%, terkontraksi 5,63%. Kedua administrasi pemerintah kontribusinya 18,78% terkontraksi 23,63%," jelasnya.
Lalu penerimaan Bea dan Cukai sampai Agustus 2025 sebesar Rp520,27 miliar atau 56,88% dari target Rp914,67 miliar. Didominasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp512,67 miliar atau 98,54% dari total penerimaan bea dan cukai. Penerimaan Pabean terealisasi Rp6,10 miliar atau 65,62% dari target dengan kontribusi utama dari Bea Masuk BC 2.5 Gudang Berikat. Penerimaan Bea dan Cukai sampai Agustus 2025 terkontraksi 11,38%.
"Penerimaan Cukai Hasil Tembakau terkontraksi 11,40% utamanya disebabkan fenomena downtrading yakni pergeseran produksi sigaret ke tarif lebih rendah," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, penerimaan PNBP sampai Agustus 2025 mencapai Rp2,01 miliar atau 76,85% dari target. Sedangkan kinerja Penerimaan PNBP lainnya di atas target yang telah ditentukan, ditopang dari Pendapatan Biaya Pendidikan.
"Kemudian, pendapatan BLU mencapai 69,09% dari targetnya, didorong oleh realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
