Ilustrasi-Dwi Rahayu Februarti memilah bahan dan menjahit masker transparan khusus penyandang tuli di kediamannya, belum lama ini. - Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA - Komisi D DPRD DIY mendorong optimalisasi peran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja asal DIY. Hal ini mengemuka setelah adanya temuan bahwa peserta asal DIY di sejumlah LPK justru merupakan minoritas.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemetaan mereka, peserta dari DIY hanya berkisar 10–15 persen dari total peserta di beberapa LPK. Padahal, pelatihan yang diselenggarakan telah terbukti mampu membuka peluang kerja di luar negeri, termasuk program pemagangan ke Jepang.
“Dari sekian banyak LPK itu, peserta yang berasal dari DIY termasuk minoritas. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih luas agar masyarakat DIY sendiri bisa lebih aktif memanfaatkan sarana pelatihan kerja yang sudah tersedia,” ujarnya, Minggu (20/7/2025).
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Bantul Berikan Catatan Program Pembangunan Pemkab Bantul
Komisi D menilai peningkatan akses dan motivasi masyarakat terhadap pelatihan kerja menjadi penting, mengingat LPK berperan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing secara global.
Syafi’i mencontohkan pelatihan yang dilakukan oleh LPK High Global (HIGLOB) di Trimulyo, Sleman yang dikunjungi beberapa waktu lalu. Menurutnya, LPK tersebut sudah sangat baik dari sisi kurikulum maupun prospek kerja ke luar negeri.
Namun demikian, tingginya biaya pelatihan menjadi kendala utama yang kerap menghambat peserta dari kalangan kurang mampu. Untuk program magang ke Jepang, misalnya, peserta harus menanggung biaya antara Rp30 juta hingga Rp40 juta untuk pelatihan tiga bulan sebelum keberangkatan.
“Program ini sangat bagus, tapi biaya sebesar itu tentu tidak bisa dijangkau semua kalangan. Karena itu kami mendorong adanya skema pendanaan alternatif melalui kolaborasi antara pemda, lembaga pelatihan, dan swasta,” ujar Syafi’i.
Komisi D pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan dan penganggaran yang mendukung lembaga pelatihan kerja sebagai mitra pembangunan SDM. Mereka menilai kehadiran LPK harus mampu menjangkau lebih banyak warga lokal dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
