Warga mengantre membeli bahan bakar minyak (BBM), di sebuah SPBU di Kota Jogja, Selasa (31/3/2026). - Harian Jogja/Maya Herawati
Harianjogja.com, JAKARTA— Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax memicu potensi pergeseran konsumsi ke BBM subsidi. Namun, pemerintah memastikan dampaknya belum signifikan dan belum memengaruhi perhitungan anggaran negara secara langsung.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menghitung tambahan beban subsidi akibat kemungkinan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Meski mengakui adanya potensi shifting, ia menilai pergeseran tersebut tidak akan terjadi secara besar-besaran.
“Kami belum menghitung tambahan subsidi. Memang ada kemungkinan sebagian konsumen berpindah, tapi tidak semuanya. Pengguna Pertamax umumnya sudah mempertimbangkan kebutuhan mesin kendaraannya,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (11/6/2026).
Harga Pertamax sendiri resmi naik tajam mulai 10 Juni 2026, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini membuat selisih harga dengan Pertalite—yang masih dijual Rp10.000 per liter—semakin lebar, sehingga memicu potensi perubahan pola konsumsi masyarakat.
Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa pergeseran konsumsi BBM hingga kini belum bersifat masif. Juru bicara kementerian, Dwi Anggia, menyebut perpindahan yang terjadi masih terbatas.
“Pergerakan konsumsi tidak terlalu besar. Yang terlihat justru konsumen Pertamax Turbo beralih ke Pertamax,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian. Salah satunya melalui penerapan sistem kode batang (QR code) dalam pembelian Pertalite, serta peningkatan pengawasan distribusi oleh Pertamina Patra Niaga.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga BBM subsidi. Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir 2026 sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini dinilai penting di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak geopolitik yang memengaruhi harga energi dunia. Dengan menjaga harga BBM subsidi tetap stabil, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, kalangan konsumen kini dihadapkan pada pilihan antara efisiensi biaya dan performa kendaraan. Sebagian pengguna tetap bertahan menggunakan BBM berkualitas lebih tinggi demi menjaga kondisi mesin, sementara lainnya mulai beralih ke opsi yang lebih terjangkau.
Ke depan, dinamika konsumsi BBM akan terus dipantau pemerintah untuk memastikan keseimbangan antara beban subsidi dan kebutuhan energi nasional tetap terjaga.
Pointer Penting:
- Pemerintah belum hitung tambahan subsidi akibat kenaikan Pertamax.
- Potensi pergeseran ke Pertalite ada, tapi belum masif.
- Harga Pertamax naik jadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026.
- Pertalite tetap Rp10.000 per liter, jadi opsi lebih murah.
- Pemerintah perketat distribusi BBM subsidi dengan QR code.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
