Gempa NTT, Pemerintah Percepat Evakuasi dan Pemulihan Infrastruktur

Sejumlah warga terdampak bencana gempa beristirahat di tenda pengungsian di Stadion Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). Data Kementerian Sosial mencatat hingga pukul 15.40 WIB, terdapat sekitar dua ribu jiwa dilaporkan terdampak bencana gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Antara/Mega Tokan\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah membentuk posko bencana terpadu dan mengonsolidasikan bantuan logistik untuk mempercepat penanganan warga terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan posko nasional telah mulai dibentuk pada hari kedua penanganan bencana. Bantuan logistik dari Jakarta maupun daerah lain akan dikonsolidasikan di Halim sebelum dikirim ke wilayah terdampak.

Hal tersebut disampaikan Pratikno seusai rapat koordinasi penanganan darurat pascabencana gempa bumi di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

“Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” jelas Pratikno.

Pemerintah Prioritaskan Penyelamatan Warga

Dalam tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan penyelamatan dan pemulihan warga yang terdampak gempa. Selain itu, pemulihan infrastruktur utama menjadi perhatian agar layanan publik dapat kembali berjalan secepat mungkin.

Infrastruktur yang menjadi prioritas meliputi jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, hingga jaringan internet.

“Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tuturnya.

Pemerintah tidak hanya menargetkan penanganan pada masa tanggap darurat. Proses pemulihan akan dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak.

Pratikno mengatakan pembangunan kembali harus sekaligus memperkuat ketangguhan pemerintah daerah, masyarakat, dan infrastruktur dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.

“Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” ungkapnya.

Pemerintah Pusat Turun Langsung

Pratikno menegaskan kehadiran pemerintah pusat secara langsung di wilayah terdampak merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh penanganan berjalan terkoordinasi.

Menurut dia, seluruh jajaran pemerintah perlu mengetahui secara langsung persoalan di lapangan, termasuk bantuan yang telah diberikan, kebutuhan yang masih kurang, serta langkah yang harus segera dilakukan.

“Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya,” ucapnya.

Ia menilai sinkronisasi antarlembaga menjadi kunci dalam mempercepat penanganan bencana. Pemerintah pusat memiliki sumber daya yang besar untuk mendukung tahap tanggap darurat maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Jadi, sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab-rekon ini sangat besar,” katanya.

Pratikno juga menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak gempa bumi di NTT. Ia meminta masyarakat terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat selama proses penanganan berlangsung.

“Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban, dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehab-rekon,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Setkab