Foto ilustrasi kotak makan bergizi gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi D DPRD DIY menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Ketua Komisi D, RB Dwi Wahyu, menyebut evaluasi menyeluruh diperlukan agar pelaksanaan program ini semakin tepat sasaran.
Salah satu persoalan yang disorot adalah distribusi makanan yang kerap memengaruhi mutu gizi peserta didik. Ia mencontohkan, proses memasak yang dimulai dini hari membuat makanan baru sampai ke sekolah menjelang siang, sehingga berisiko menurunkan kualitas hingga ada yang basi.
“Salah satunya adalah jeda waktu, karena jam 2 pagi mungkin sudah masak dan pasti setengah 12 baru disajikan, pasti ada yang basi. Faktanya, walaupun sudah melibatkan ahli gizi dan BPOM, menurut saya juga belum optimal,” kata Dwi, Senin (29/9/2025).
BACA JUGA: 5 Ribu Anak Keracunan Menu MBG, Ini Arahan Presiden Prabowo
Dwi mengusulkan agar mekanisme distribusi diserahkan langsung kepada sekolah dengan pendampingan dinas pendidikan sesuai jenjangnya. Dengan begitu, kualitas makanan lebih terjamin dan penyaluran bisa berjalan lebih efisien.
“Serahkan kepada sekolahan yang dikomandani oleh dinas pendidikan sesuai tingkatannya. Kalau SD dan SMP jadi ranah kabupaten/kota, sementara SMA, SMK, dan SLB ada di bawah provinsi,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua sekolah membutuhkan fasilitas dapur MBG yang didanai APBD. Karena itu, perlu ada riset khusus untuk menentukan sekolah mana yang benar-benar membutuhkan program ini.
Selain aspek teknis, ia melihat MBG berpotensi mendukung perputaran ekonomi lokal. Kolaborasi lintas instansi dan keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok bahan pangan bisa menjadi langkah untuk memperkuat manfaat program.
“DIY sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, jangan sampai malah bergantung pada pasokan dari luar,” katanya.
Pengawasan ketat juga ditekankan, baik dari sisi kualitas gizi maupun tenaga pelaksana. Dwi Wahyu mengingatkan, peningkatan gizi berkaitan erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan sehingga sasaran utama program semestinya sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan.
Terkait insiden keracunan makanan di program MBG, ia menjelaskan bahwa regulasi penanganannya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski begitu, DPRD DIY memastikan tetap mengawal agar pelaksanaan program di daerah berlangsung aman dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
