BPBD Gunungkidul Siapkan Perpanjangan Status Siaga Kekeringan

Seorang warga Rejosari di Kalurahan Rejosari, Kapanewon Semin, Trisnanto, membuat sumur di aliran Kali Oya yang mengering, Rabu (26/8/2026)./Harian Jogja-David Kurniawan\r\n

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Krisis air bersih yang masih dirasakan warga membuat BPBD Gunungkidul menyiapkan perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan hingga akhir November 2026. Perpanjangan tersebut disiapkan karena musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga November dan dampaknya mulai dirasakan di sejumlah kapanewon.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan status siaga darurat sebelumnya berlaku sejak akhir Juni hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kini menyiapkan perpanjangan selama tiga bulan ke depan.

“Status siaga darurat bencana hidrometeorologi diperpanjang hingga akhir November. Untuk Surat Keputusan [SK] perpanjangan sudah kita naikan ke Bupati melalui Bagian Hukum, tapi hingga sekarang belum turun,” kata Purwono, Selasa (1/9/2026).

Perpanjangan status tersebut menjadi salah satu langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau di Bumi Handayani. Dengan status siaga darurat, BPBD Gunungkidul dapat memperoleh tambahan anggaran untuk penanganan kebutuhan air bersih masyarakat melalui skema Belanja Tak Terduga (BTT) milik Pemkab Gunungkidul.

BPBD Ajukan 5.000 Tangki Air

Purwono menjelaskan terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar rencana perpanjangan status siaga darurat kekeringan. Salah satunya adalah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut musim kemarau masih berlangsung hingga November.

Pertimbangan lainnya berasal dari kondisi di lapangan. Dampak kekeringan di Bumi Handayani mulai terlihat di sejumlah kapanewon karena banyak warga mengalami krisis air bersih.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan penyaluran air bersih masih menjadi perhatian BPBD Gunungkidul. Lembaga tersebut bahkan telah mengajukan tambahan anggaran untuk memperbesar kapasitas bantuan selama musim kemarau berlangsung.

“Kami sudah ajukan tambahan anggaran 5.000 tangki air lewat BTT. Tapi, sekarang masih dalam proses,” katanya.

Pengajuan tambahan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan penyaluran bantuan air bersih ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Sebelumnya, BPBD Gunungkidul juga telah menyiapkan dan menyalurkan bantuan air bersih kepada wilayah yang mengalami dampak kekeringan.

Di tengah kondisi tersebut, Purwono meminta masyarakat ikut mengurangi dampak kemarau panjang melalui penggunaan air bersih secara bijak. Penghematan air dinilai menjadi bagian dari mitigasi karena persediaan air perlu digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan.

“Penghematan air ini menjadi bagian dari mitigasi di musim kemarau. Sehingga harus benar-benar bijak dalam memanfaatkan, misal jangan biarkan kran bocor atau mencuci piring dengan air secukupnya,” katanya.

Droping Air Bukan Solusi Jangka Panjang

Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan, mendukung langkah Pemkab Gunungkidul dalam menangani dampak kemarau panjang tahun ini. Namun, ia mengingatkan distribusi air bersih atau droping air hanya dapat menjadi penanganan sementara.

Menurut Gunawan, persoalan krisis air bersih di Bumi Handayani membutuhkan penanganan yang lebih panjang. Salah satu potensi yang perlu dioptimalkan adalah sumber air yang berada di sungai-sungai bawah tanah.

“Air di Gunungkidul sebenarnya melimpah. Terbukti banyak sungai-sungai bawah tanah, tapi saat kemarau masih banyak yang kekurangan air bersih,” katanya.

Gunawan menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan untuk mengoptimalkan potensi sumber air yang sudah tersedia. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kebutuhan air masyarakat diharapkan dapat dipenuhi sehingga penanganan krisis tidak hanya bergantung pada bantuan air ketika kemarau.

Namun, optimalisasi sumber sungai bawah tanah tersebut juga membutuhkan pembiayaan yang besar. Gunawan mengakui kebutuhan anggarannya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

“Harus dibuat perencanaan yang baik karena saat potensi sumber dapat terkelola dengan baik, maka kebutuhan di masyarakat akan terpenuhi sehingga masalah krisis air bersih di musim kemarau dapat diatasi,” katanya.

Dorong Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat

Untuk merealisasikan program optimalisasi sumber air tersebut, Gunawan mengatakan terdapat peluang memperoleh dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui program yang dimiliki.

Menurut dia, peluang tersebut perlu dikawal bersama agar rencana pengelolaan potensi sumber air di Gunungkidul dapat diwujudkan. Penanganan krisis air bersih pun diharapkan tidak berhenti pada bantuan saat musim kemarau.

“Memang harus dikawal dan mari bersama-sama untuk bisa mewujudkannya sehingga Gunungkidul bisa terbebas dari krisis air,” katanya.

Dengan demikian, rencana perpanjangan status siaga darurat kekeringan berjalan beriringan dengan kebutuhan penanganan air bersih di lapangan. BPBD Gunungkidul menyiapkan tambahan 5.000 tangki melalui BTT, sementara DPRD Gunungkidul mendorong agar potensi sumber air bawah tanah dapat menjadi bagian dari penanganan yang lebih berkelanjutan.

Status siaga darurat sebelumnya telah diberlakukan sejak akhir Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk masa perpanjangan hingga akhir November, SK yang menjadi dasar administrasinya masih diproses melalui Bupati Gunungkidul dan Bagian Hukum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.