Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mulai menyusun peta kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan untuk lima tahun ke depan. Langkah ini dilakukan sebagai strategi antisipatif dalam memastikan layanan kesehatan tetap optimal di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.
Kepala Bagian Organisasi Pemkab Bantul, Arif Darmawan, menjelaskan bahwa pemetaan SDM kesehatan sebelumnya dilakukan setiap tahun. Namun, kini pemerintah pusat meminta proyeksi jangka menengah hingga lima tahun ke depan agar perencanaan lebih matang.
"Seiring berjalannya waktu banyak perubahan, mulai dari kondisi masyarakat hingga perkembangan fasilitas kesehatan, sehingga kebutuhan tenaga kesehatan juga ikut berubah," ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Saat ini, proses pemetaan masih dalam tahap penghitungan rinci jumlah tenaga kesehatan di seluruh fasilitas layanan. Pendataan mencakup 27 puskesmas dan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) di Bantul.
Dari hasil pemetaan tersebut nantinya akan diketahui kebutuhan riil tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya di setiap fasilitas.
Arif menegaskan, jika ditemukan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, solusi yang diambil tidak selalu melalui perekrutan baru. Pemkab juga membuka opsi redistribusi atau pemindahan tenaga dari wilayah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan.
"Kalau memang kurang, tidak selalu harus rekrutmen. Bisa juga dilakukan pemindahan dari unit yang berlebih ke yang membutuhkan," jelasnya.
Meski demikian, jika kebutuhan tenaga baru tidak bisa dihindari, pengadaan akan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Usulan penambahan pegawai akan diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.
Selain itu, kebutuhan tenaga kesehatan akan dihitung secara detail setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor pensiun pegawai. Dengan begitu, Pemkab Bantul dapat melakukan perencanaan lebih dini guna menghindari kekurangan SDM di masa mendatang.
"Kami juga menghitung proyeksi pegawai yang pensiun tiap tahun agar bisa disiapkan penggantinya lebih awal," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Tri Widiyantara, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kesehatan di Bantul saat ini mencapai 8.970 orang berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan (SISDMK).
Dengan jumlah penduduk sekitar 1.025.750 jiwa (data BPS 2024), rasio tenaga kesehatan di Bantul mencapai 8,74 per 1.000 penduduk. Angka ini dinilai sudah melampaui standar ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 4,45 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk.
"Itu sudah sesuai standar, bahkan di atas rata-rata ideal WHO," kata Agus.
Meski rasio sudah tergolong aman, Pemkab Bantul tetap melakukan pemetaan untuk menjaga keseimbangan distribusi tenaga kesehatan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dalam jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
