Harianjogja.com, BANTUL—Proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bantul diklaim berjalan lebih ketat menyusul penggunaan aplikasi data sosial ekonomi nasional (DTSEN).
Melalui aplikasi ini, validasi dilakukan berjenjang mulai dari kelurahan, kabupaten, hingga Kementerian Sosial dengan melibatkan verifikasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun pendamping sosial.
BACA JUGA: Biaya Proyek Kelok 23 Naik
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Bantul, Tri Galih Prasetya menjelaskan, setiap warga penerima bansos dikelompokkan dalam desil 1 hingga 10 berdasarkan kondisi ekonomi. “Yang berhak menerima bansos dari pusat adalah desil 1 sampai 5. Khusus untuk Program Keluarga Harapan (PKH), hanya desil 1 sampai 4,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Ia menyebut, apabila ada warga yang tiba-tiba bansosnya terhenti padahal masih tergolong miskin, mereka bisa mengajukan perbaikan data ke operator di kelurahan. Pengajuan itu wajib mengisi 39 indikator yang ditetapkan Kementerian Sosial untuk proses verifikasi. “Data itu masuk ke sistem, diverifikasi kabupaten, lalu diteruskan ke pusat. Setelah dicek BPS atau pendamping sosial, hasil validasi baru keluar. Proses updating ini rata-rata butuh waktu tiga bulan,” jelasnya.
Hingga September 2025, jumlah penerima PKH di Bantul mencapai 52.664 keluarga penerima manfaat (KPM). Menurut Galih, data ini tidak bersifat final tahunan, melainkan bisa berubah tiap bulan. “Usulan penerima baru, bisa masuk setiap tanggal 1 sampai 11 melalui operator kelurahan dengan dasar musyawarah kelurahan. Jadi prosesnya terus berjalan, tidak berhenti di satu periode,” katanya.
Jika hasil verifikasi menunjukkan penerima sudah tidak memenuhi syarat, misalnya desilnya naik di atas 4, maka mereka otomatis dikeluarkan dari PKH. Selain PKH, terdapat beberapa program bansos lain di Bantul. Data triwulan III tahun 2025 mencatat bahwa ada pula program sembako APBN dengan 86.608 KPM serta bansos kombo (PKH + Sembako) menyasar 42.455 KPM.
"Ada juga bansos permakanan lansia dengan sasaran sebanyak 1.532 jiwa dan permakanan disabilitas dengan penerima 632 jiwa. Itu diberikan dalam bentuk makanan siap saji yang disalurkan oleh kelompok masyarakat (pokmas)," ungkapnya.
Dengan sistem pemutakhiran berlapis ini, Galih berharap data penerima bansos di Bantul semakin akurat sehingga bantuan benar-benar sampai ke warga miskin yang berhak. "Harapan kami bantuan itu bisa mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi kebutuhan dasar mereka," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah pusat melalui Badan Komunikasi Pemerintah menemukan adanya masalah penyaluran bansos hingga Rp17 triliun. Hasil pemutakhiran data BPS mengungkap ada 616.367 KPM PKH dan 1.286.066 KPM Sembako yang tidak layak menerima bantuan.
"Penyaluran 45% bansos PKH dan Sembako tidak tepat sasaran. Angka ini setara dengan rentang nilai Rp14 triliun-Rp17 triliun," demikian keterangan dalam unggahan Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip dari Bisnis.com.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
