Tukang Becak Kulonprogo Jadi Desil 9, Anak Terancam Sulit Kuliah

Sosok Timbul pengayuh becak yang jadi desil 9 tampak lesu karena kebingungan tidak bisa akses KIP kuliah untuk anaknya yang baru saja masuk kuliah/ Harian Jogja-Khairul Ma'arif

Harianjogja.com, KULONPROGO—Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat keluarga Timbul, warga Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulonprogo, kebingungan. Pengayuh becak yang sehari-hari mencari penumpang hingga Malioboro itu mendapati posisi desil keluarganya berubah dari desil 1 menjadi desil 9, saat anaknya membutuhkan dukungan biaya untuk kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Timbul kini menghadapi persoalan yang tidak mudah. Di tengah pendapatan sebagai tukang becak yang tidak menentu, dia harus memikirkan biaya pendidikan putranya, Luki Aryawijaya, yang baru diterima sebagai mahasiswa baru jurusan Teknik Mesin di UNY.

Perubahan posisi desil menjadi persoalan karena keluarga Timbul sebelumnya tercatat dalam desil 1. Posisi itu kemudian berubah menjadi desil 9 ketika dia mengurus dokumen terkait keringanan biaya pendidikan di balai desa.

Perlu diketahui, desil merupakan posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan. Desil 9 tidak secara otomatis berarti sebuah keluarga tergolong kaya atau memiliki pendapatan tinggi karena penentuannya menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

Namun, perubahan posisi desil dapat berdampak pada akses terhadap sejumlah program bantuan yang memiliki persyaratan berdasarkan kelompok desil. Kondisi inilah yang kini dikhawatirkan Timbul karena putranya sedang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Penghasilan Tukang Becak Tak Menentu

Timbul mengaku kebingungan ketika mengetahui posisi desil keluarganya berubah menjadi 9. Sebagai pengayuh becak, penghasilannya bergantung pada jumlah penumpang yang diperoleh setiap hari.

Dia mengatakan pendapatannya bahkan bisa sangat minim ketika kondisi wisata sedang sepi. Karena itu, perubahan posisi desil tersebut menurutnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi keluarganya yang dia rasakan sehari-hari.

"Lha wong saya itu cuma pengayuh becak. Kalau hari biasa dan sepi, sehari narik sekali dua kali saja sudah lumayan. Tiba-tiba dicek di balai desa desilnya naik jadi 9. Ya bingung saya. Terus saya bilang ke Pak Lurah, 'Wah gimana Pak ini? Kalau saya enggak minta tolong sama Bapak, ya minta sama siapa lagi?" ujar Timbul saat ditemui di rumahnya, Senin (24/8/2026).

Persoalan tersebut menjadi semakin mendesak karena Luki baru saja memasuki masa kuliah. Keluarga Timbul berharap pendidikan tinggi dapat membuka kesempatan yang lebih baik bagi anaknya.

Namun, kebutuhan biaya kuliah membuat keluarga tersebut harus menghitung kembali kemampuan finansial mereka.

Anak Kuliah di UNY, Biaya Rp15 Juta Jadi Beban

Luki diterima sebagai mahasiswa baru jurusan Teknik Mesin UNY. Untuk bisa mengikuti proses perkuliahan, keluarga Timbul menghadapi tagihan biaya sekitar Rp15 juta.

Perubahan posisi desil kemudian menjadi perhatian karena keluarga Timbul berharap putranya dapat memperoleh bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Namun, persoalan data kesejahteraan membuat akses terhadap bantuan tersebut menjadi lebih sulit. Timbul pun berupaya memenuhi pembayaran awal agar anaknya tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Dari total tagihan Rp15 juta, dia menyebut baru mampu membayar sekitar Rp7,5 juta hingga Rp10 juta sebagai uang muka. Sisa pembayaran direncanakan dilunasi paling lambat pada akhir Desember mendatang.

Uang pembayaran awal itu tidak berasal dari kondisi ekonomi yang berlebih. Sebagian dana justru berasal dari tabungan Luki yang dikumpulkan sejak masih bersekolah di SMK.

"Anak saya itu tekun sekali. Dulu waktu sekolah di SMK Kembang, kalau saya kasih uang sangu Rp20.000, sama dia disisihkan dan ditabung. Uang tabungan anak saya itulah yang dipakai bayar separo kemarin, ditambah bantuan dari kakaknya," tutur Timbul.

Bagi Timbul, nominal Rp15 juta bukan jumlah yang mudah dipenuhi. Sebagai lulusan SD yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak, dia mengaku tidak terlalu memahami berbagai istilah administratif yang berkaitan dengan biaya pendidikan tinggi.

Yang dia pahami adalah biaya tersebut menjadi beban besar bagi keluarganya.

Berharap Data Kesejahteraan Diperbaiki

Timbul juga mengaku belum mendapatkan penjelasan yang menurutnya memadai mengenai alasan perubahan posisi desil keluarganya. Dia berharap kondisi ekonomi keluarganya dapat diverifikasi kembali agar data yang digunakan pemerintah benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

Harapan tersebut menjadi penting karena data kesejahteraan digunakan dalam berbagai program pemerintah, termasuk program bantuan sosial dan pendidikan. Ketidaksesuaian data dapat membuat masyarakat yang merasa masih membutuhkan bantuan harus menghadapi kesulitan ketika mengakses program tertentu.

Timbul pun meminta agar perubahan data keluarganya dapat ditinjau kembali. Dia berharap posisi desil keluarganya dapat kembali sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

"Harapan saya ya mudah-mudahan bisa kembali normal ke desil asal (Desil 1). Jadi kalau mau mengajukan beasiswa atau PIP bisa lolos. Anak saya sudah mulai masuk kuliah hari ini, jangan sampai cuma karena salah data pencatatan begini, impiannya harus terhenti," pungkas Timbul.

Kasus yang dialami Timbul memperlihatkan bahwa pemutakhiran data kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan angka dalam sistem. Bagi keluarga penerima manfaat, perubahan data dapat berpengaruh langsung terhadap kesempatan memperoleh bantuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

Karena itu, mekanisme pengaduan dan verifikasi menjadi penting bagi warga yang menemukan perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang telah diperbarui juga tetap dapat ditinjau melalui mekanisme yang disediakan pemerintah untuk memastikan informasi sosial ekonomi masyarakat tetap akurat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.