Ilustrasi. - freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— Ratusan ribu lowongan kerja di luar negeri masih belum terisi karena keterbatasan tenaga kerja terampil dari Indonesia. Pemerintah mencatat sebagian besar peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan akibat kesiapan sumber daya manusia yang masih rendah.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyebut hingga 15 April 2026, baru sekitar 21,12 persen dari total 327.658 lowongan yang terisi. Artinya, sebanyak 258.471 peluang kerja masih terbuka lebar.
“Kita baru bisa mengisi kurang lebih 21 persen, SDM kita yang siap kurang lebih ada 20 persen. Masa ada kurang lebih 79 persen yang belum terisi karena kita belum siap secara kompetensi?” kata Menteri P2MI Mukhtarudin, Kamis (16/4/2026).
Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), kebutuhan terbesar berasal dari sektor kesehatan dengan 77.657 lowongan. Disusul sektor manufaktur sebanyak 61.866 lowongan dan pekerjaan domestik mencapai 60.947 lowongan.
Sementara dari sisi negara tujuan, Taiwan menjadi penyumbang lowongan terbanyak dengan 152.319 pekerjaan. Diikuti Malaysia 32.829 pekerjaan, Hong Kong 20.655 pekerjaan, dan Turki 18.541 pekerjaan.
Pemerintah juga mencatat potensi peluang kerja di luar negeri sebenarnya jauh lebih besar. Data dari perwakilan Indonesia menunjukkan total peluang bisa mencapai 1.238.038 pekerjaan.
“Ini yang harus kita persiapkan; dari sisi demand sangat tinggi, tapi dari sisi supply kita yang sangat kurang,” ujarnya.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Salah satu program jangka pendek adalah SMK Go Global yang menargetkan penempatan 80.000 tenaga kerja pada 2026.
Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan penempatan 500.000 pekerja migran pada 2029, terdiri dari 300.000 lulusan SMK dan 200.000 lulusan umum.
Calon pekerja migran akan diarahkan ke berbagai sektor seperti caregiver, welder, pengemudi truk, hingga hospitality dengan tujuan negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Taiwan.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi dan lembaga vokasi untuk memperkuat ekosistem penciptaan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan global.
“Perguruan tinggi punya vokasi. Kita akan bersama-sama dengan perguruan tinggi, dengan kementerian lembaga yang memiliki politeknik, memiliki sekolah untuk banyak sektor, karena permintaan daripada skill worker atau tenaga kerja formal itu sangat tinggi,” kata Mukhtarudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
