Mobil tangki air milik BPBD Gunungkidul saat meyalurkan bantuan kepada warga di Dusun Kwarasan Kulon, Kedungkeris, Nglipar. foto diambil beberapa waktu lalu. /Ist- dok BPBD Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gunungkidul memastikan hingga akhir Mei 2026 belum ada permintaan bantuan dropping air bersih dari masyarakat. Kondisi ini terjadi seiring awal masuknya musim kemarau yang belum berdampak luas di wilayah selatan DIY tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, menyebutkan bahwa situasi saat ini masih tergolong aman. Intensitas hujan yang masih turun sesekali membuat cadangan air di sejumlah wilayah tetap terjaga.
“Sampai hari ini permintaan dropping dari warga ke BPBD belum ada,” ujar Purwono, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, beberapa wilayah yang selama ini dikenal rawan kekeringan seperti Panggang dan Rongkop masih memiliki ketersediaan air yang relatif cukup. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya hujan lokal di beberapa kapanewon serta optimalnya pemanfaatan sumber air warga.
Meski belum ada laporan kekeringan, BPBD tetap meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026. Pada periode tersebut, potensi penurunan debit air biasanya mulai dirasakan masyarakat, terutama di kawasan perbukitan karst.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Gunungkidul telah menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih untuk kebutuhan distribusi jika terjadi krisis air. Jumlah ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang biasanya meningkat tajam saat kemarau mencapai puncaknya.
Purwono menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan bantuan tetap dilakukan secara resmi melalui pemerintah kalurahan. Setiap kalurahan yang mengalami kekeringan wajib mengirimkan surat permohonan yang diketahui pihak kapanewon sebelum bantuan disalurkan.
“Skemanya dari kalurahan bersurat ke BPBD, diketahui pihak kapanewon,” jelasnya.
Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mulai melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kalurahan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat respons apabila terjadi penurunan ketersediaan air secara tiba-tiba.
Purwono menambahkan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar kesiapsiagaan tahun ini. Jika anggaran penyaluran air bersih habis, pemerintah dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dukungan dari dinas terkait.
“Kami sudah siap karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Dengan langkah mitigasi tersebut, BPBD berharap dampak kekeringan di Gunungkidul dapat diminimalkan, terutama bagi masyarakat di wilayah selatan yang secara historis paling rentan terdampak krisis air bersih setiap musim kemarau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
