BGN Mutakhirkan Data MBG, 1.653 Sekolah Dicoret dari Daftar Penerima Makanan

Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta. Antara/Anita Permata Dewi\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data penerima manfaat program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Selain itu, terdapat sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional serta sekolah yang sudah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar pria yang akrab disapa Mas Dar dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2026).

Data MBG Mencakup Lebih dari 580.000 Satuan Pendidikan

Pemutakhiran data dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lengkap.

Pendataan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Data tersebut meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Sudaryono menyebut lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya belum menerima program tersebut dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," kata dia.

BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang hingga kini belum mendapatkan layanan MBG. Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses sesuai ketentuan sebelum layanan diberikan.

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.

Pemutakhiran Data untuk Perluasan MBG

Menurut Sudaryono, pemutakhiran data penerima manfaat menjadi penting untuk memastikan perluasan program MBG berjalan secara terukur. Pelaksanaan program tidak hanya mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan yang dilayani.

Perluasan layanan juga disesuaikan dengan prioritas dan kondisi di masing-masing wilayah. Dengan demikian, data penerima manfaat menjadi salah satu dasar dalam menentukan tahapan perluasan program MBG.

BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG

Sebelumnya, BGN menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia. Penutupan dilakukan karena ribuan dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepatuhan terhadap standar SLHS dan ketentuan sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG. BGN juga terus melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu SPPG.

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com