Ilustrasi. - JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi berdampak langsung terhadap operasional bus sekolah gratis di Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah kini tengah mengkaji ulang kebutuhan anggaran agar layanan transportasi bagi pelajar tersebut tetap berjalan hingga akhir tahun.
Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Gunungkidul, Sigit Wijayanto, mengatakan lonjakan harga BBM jenis Dexlite menjadi faktor utama yang membebani operasional.
Ia menjelaskan, bus sekolah tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi sehingga seluruh operasional bergantung pada bahan bakar non subsidi. Kondisi ini membuat biaya operasional meningkat tajam setelah harga Dexlite naik dari sekitar Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter.
“Kami sedang menghitung ulang kebutuhan anggaran karena kenaikan harga BBM ini cukup signifikan. Sementara layanan bus sekolah diberikan secara gratis kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Sekretaris Daerah, Sri Suhartanta, disebut telah memberikan perhatian khusus agar layanan tetap bisa berjalan normal.
Sigit mengungkapkan, satu unit bus sekolah membutuhkan anggaran operasional sekitar Rp392 juta per tahun. Anggaran tersebut mencakup pembelian BBM, biaya perawatan rutin, hingga kewajiban pajak kendaraan. Dengan jumlah armada sebanyak tujuh unit, kebutuhan anggaran menjadi cukup besar dan berpotensi tidak mencukupi jika tidak ada penyesuaian.
Menurutnya, penambahan pagu anggaran menjadi satu-satunya opsi agar layanan tidak terhenti di tengah jalan. Tanpa dukungan anggaran tambahan, operasional bus sekolah dikhawatirkan tidak dapat bertahan hingga akhir tahun anggaran berjalan.
Di sisi lain, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menegaskan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program tersebut. Ia menilai bus sekolah memiliki peran penting dalam menunjang keselamatan pelajar sekaligus membantu mobilitas harian.
“Program ini sangat membantu, terutama untuk antar-jemput siswa dan menekan risiko kecelakaan lalu lintas,” katanya.
DPRD pun berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan mendatang. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan layanan yang selama ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, pemerintah berharap bus sekolah tetap dapat beroperasi optimal dan terus menjadi solusi transportasi aman bagi pelajar di Gunungkidul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
