Foto ilustrasi bantuan pangan non tunai berupa beras. - Dibuat menggunakan Artificial Intelligence
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap stabil meski terjadi fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS). Kepastian tersebut diberikan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan memastikan pasokan beras bagi masyarakat tetap aman.
Pemerintah menegaskan perubahan kurs dolar AS tidak akan memengaruhi harga jual beras SPHP di tingkat konsumen. Kebijakan itu disebut menjadi bagian dari langkah menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan volatilitas pasar internasional.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, mengatakan pemerintah telah memastikan program beras SPHP tetap berjalan dengan harga yang tidak berubah meskipun nilai tukar dolar mengalami penguatan.
"Implikasi menguatnya kurs dolar, pemerintah memastikan tidak berimbas pada harga beras program SPHP," kata Maino saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut Maino, langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pemerintah juga memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Sehingga masyarakat dapat bersikap tenang," ujarnya.
Selain menjaga harga tetap stabil, pemerintah juga memastikan mutu beras SPHP yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga. Perum Bulog disebut terus melakukan pengawasan kualitas agar masyarakat memperoleh beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau.
"Jadi memang dengan nilai kurs dolar yang berubah dapat berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi kaitan dengan beras SPHP, ini karena program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya," terang Maino.
Bapanas menetapkan harga beras SPHP berbeda di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras SPHP dipatok Rp12.500 per kilogram (kg).
Sementara itu, wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan ditetapkan sebesar Rp13.100 per kg. Adapun untuk wilayah Maluku dan Papua, harga maksimal beras SPHP mencapai Rp13.500 per kg.
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran program beras SPHP tahun 2026 sebesar Rp4,97 triliun. Anggaran tersebut setara subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras untuk masyarakat di berbagai daerah.
"Ini untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan SPHP beras yang pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana sebagai perpanjangan SPHP beras tahun 2025," bebernya.
Bapanas turut menetapkan ketentuan baru terkait batas pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Masyarakat kini dapat membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kg. Selain itu, tersedia pula alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal dua kemasan.
Beras SPHP yang telah dibeli masyarakat tidak diperbolehkan untuk dijual kembali karena di dalamnya terdapat unsur subsidi dari anggaran negara.
"Ini kita mempertimbangkan saudara-saudara kita, dalam hal ini misalnya para pedagang nasi goreng, pedagang nasi uduk, warung-warung makan. Kalau dibatasi cuma 2 pack, kasihan nanti kurang, tidak cukup," jelas Maino.
Selain mengatur pembelian konsumen, pemerintah juga memperluas kapasitas transaksi pembelian beras SPHP bagi mitra Perum Bulog. Jika sebelumnya maksimal dua ton, pada 2026 kapasitas pembelian ditingkatkan menjadi hingga lima ton.
Kebijakan tersebut diambil untuk memperlancar distribusi beras SPHP, mempermudah pedagang mendapatkan stok, sekaligus menjaga ketersediaan beras di pasar tetap aman.
"Artinya jangan sampai kosong, pedagang dapat lebih mudah, stoknya selalu tetap ada," tambah Maino.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan Indonesia telah mencapai swasembada beras. Dia juga memberi sinyal peringatan kepada mafia pangan yang masih memainkan harga dan menciptakan anomali di pasar.
Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog disebut mencapai 5,3 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah. Stok tersebut menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras nasional, termasuk melalui program SPHP yang terus diperluas distribusinya ke masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
