Lamborghini Gallardo. / Reuters
Harianjogja.com, JOGJA—Sebuah putusan signifikan dari Pengadilan Federal Jerman (Bundesfinanzhof) membuka perspektif baru bagi dunia usaha mengenai penggunaan mobil mewah sebagai aset operasional.
Putusan yang kembali mencuat pada 2026 ini menyatakan bahwa kendaraan premium sekelas Lamborghini Aventador dapat diakui sebagai kendaraan bisnis, asalkan fungsi promosi dan bukti penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus ini dipicu oleh kecurigaan otoritas pajak Jerman terhadap laporan keuangan seorang ahli forensik yang menyewa dua mobil premium, yakni BMW 740d xDrive dan Lamborghini Aventador, sebagai armada kerja. Langkah pengusaha tersebut untuk menjadikan Lamborghini sebagai media iklan bergerak dilakukan dengan memasang stiker promosi perusahaan pada badan mobil.
Awalnya, otoritas pajak meragukan klaim tersebut karena catatan penggunaan kendaraan yang ditulis tangan dinilai kurang rapi. Petugas pun berencana mengenakan beban pajak tambahan dengan asumsi bahwa mobil tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dalam praktik perpajakan, penggunaan ganda seperti ini memang sering menjadi titik sengketa antara wajib pajak dan negara.
Namun dalam putusannya, pengadilan justru berpihak kepada wajib pajak. Hakim menilai ada sejumlah faktor yang memperkuat klaim penggunaan bisnis, salah satunya kepemilikan kendaraan pribadi lain oleh pengusaha tersebut. Ia tercatat memiliki Ferrari 360 Spider dan Jeep Commander untuk kebutuhan nonbisnis.
Dengan adanya kendaraan pribadi itu, pengadilan menilai tidak ada alasan logis bagi pengusaha tersebut menggunakan Lamborghini Aventador untuk kepentingan pribadi. Selain itu, fungsi kendaraan sebagai alat promosi dinilai cukup kuat untuk mengategorikannya sebagai aset bisnis.
Pengadilan juga menegaskan bahwa ketidaksempurnaan dalam pencatatan tidak serta-merta menggugurkan klaim wajib pajak. Selama gambaran besar penggunaan kendaraan mendukung aktivitas usaha, maka statusnya tetap dapat diakui sebagai kendaraan niaga.
Putusan ini menjadi sorotan karena membuka perspektif baru dalam dunia usaha, termasuk bagi pelaku UMKM di Jogja. Kendaraan, bahkan yang bernilai sangat tinggi, bisa dimanfaatkan sebagai alat promosi selama penggunaannya konsisten dan dapat dibuktikan secara masuk akal.
Namun, ada batasan penting yang perlu diperhatikan. Pemisahan antara penggunaan pribadi dan bisnis harus jelas, serta didukung bukti yang kuat. Tanpa hal tersebut, potensi sengketa pajak tetap terbuka.
Sebagai perbandingan, regulasi di Amerika Serikat cenderung lebih ketat. Internal Revenue Service (IRS) menetapkan bahwa kendaraan dengan bobot di bawah 6.000 pon (sekitar 2.722 kilogram) masuk kategori mobil mewah dengan pembatasan pengurangan pajak. Karena itu, kendaraan seperti Ford F-150 dan Chevrolet Suburban yang memiliki bobot lebih besar lebih sering digunakan sebagai kendaraan perusahaan.
Sementara itu, di Indonesia, aturan terkait penggunaan kendaraan mewah sebagai aset bisnis belum diatur secara rinci seperti di Jerman. Meski demikian, kasus ini memberi gambaran bahwa strategi branding yang kreatif, jika didukung bukti dan logika penggunaan yang kuat, dapat membuka peluang efisiensi dalam pengelolaan usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
