Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim./ Dok. KCIC\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah memastikan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk menangani kewajiban utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya seusai Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P3M-PPE di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Ia menegaskan penggunaan dana APBN akan ditekan semaksimal mungkin dalam proses penyelesaian utang proyek tersebut.
"Whoosh itu walaupun APBN di pemerintah, tapi kan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai yang bayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami," kata Purbaya.
Meski demikian, Purbaya belum mengungkapkan secara rinci mekanisme pembiayaan yang akan digunakan. Ia juga belum menjelaskan sumber pendanaan yang akan dipakai untuk menyelesaikan kewajiban utang KCIC.
Namun, Purbaya memberi sinyal pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.
"Enggak, kan saya punya banyak SMV (Special Mission Vehicle)," ujarnya.
Terkait kemungkinan penggunaan dana hasil penerbitan Panda Bond, Purbaya mengatakan instrumen tersebut saat ini masih diprioritaskan untuk menutup defisit APBN. Pemerintah masih akan mengkaji kemungkinan pemanfaatannya untuk kebutuhan lain pada masa mendatang.
"Ini kan (Panda Bond) untuk menutup defisit anggaran. Nanti ke depan apakah pakai itu, nanti kita lihat seperti apa," ujarnya.
Purbaya juga mengungkapkan dirinya menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan utang KCIC. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan tersendiri sehingga penyelesaiannya tidak harus bergantung pada APBN.
"KCIC-nya. Kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya. Karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi gak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan pengambilalihan pengelolaan KCIC telah diputuskan pemerintah. Saat ini proses administrasi masih berlangsung di Danantara sebelum nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden.
"Ini lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenernya udah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
