Murid SMPN 1 Bantul mengembalikan ompreng seusai menyantap MBG di sekolah tersebut, Rabu (21/1/2026) - Harian Jogja/Yosef Leon
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul menutup sementara 10 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) per awal April 2026. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah evaluasi setelah ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari insiden keracunan hingga kelengkapan sarana yang belum memenuhi standar.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, menjelaskan dua di antara dapur tersebut ditutup akibat kasus keracunan yang terjadi di wilayah Pundong.
"Yang baru saja ditutup sementara karena insiden keracunan itu ada dua SPPG Pundong Srihardono 2 dan SPPG Pundong Srihardono 1," kata Hermawan, Senin (13/4/2026).
Selain faktor keamanan pangan, penutupan juga dipicu oleh belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ruang istirahat karyawan, serta kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah daerah pun meminta pengelola segera melengkapi persyaratan tersebut sebelum kembali beroperasi.
Adapun 10 SPPG yang ditutup sementara meliputi SPPG Banguntapan Wirokerten 2, SPPG Sewon Pendowoharjo 2, SPPG Imogiri Karangtengah 2, SPPG Pleret Bawuran, SPPG Sewon Panggungharjo 2, SPPG Pandak Caturharjo, SPPG Bantul 3, SPPG Sedayu Argomulyo 3, serta dua dapur di Pundong Srihardono.
Hermawan menyebutkan, hingga saat ini terdapat 101 SPPG yang masih beroperasi di Bantul, sementara delapan lainnya belum aktif. Secara total, jumlah dapur MBG di wilayah ini mencapai 119 unit. Namun, angka tersebut masih di bawah target pemerintah daerah yang menargetkan hingga 150 dapur.
Menurutnya, penambahan jumlah dapur bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan, dengan target maksimal sekitar 2.000 siswa per dapur. Dengan demikian, manfaat program MBG diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo, menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan dibanding sekadar mengejar keuntungan. Ia meminta pengelola dapur memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum beroperasi.
"Untuk relawan juga perlu pelatihan bagaimana mengolah makanan dengan baik dan menu yang bergizi," ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pembentukan pengawas program MBG hingga tingkat kalurahan dengan melibatkan kader kesehatan guna memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga di setiap dapur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
