Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) pada Senin, 10 Februari 2025. Dok Setpres RI
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan puluhan juta masyarakat Indonesia saat ini tengah menunggu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Per September 2025, MBG telah menjangkau 30 juta penerima manfaat. Artinya masih ada sekitar 52 juta masyarakat yang akan disasar oleh salah satu program unggulan Prabowo.
“Masih ada 52 juta anak-anak dan ibu hamil yang menunggu [MBG]. Kita tidak bisa paksakan terlalu cepat, karena bisa terjadi lebih banyak penyimpangan,” kata Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo mengatakan meski percepatan MBG berpotensi melahirkan penyimpangan, pemerintah tidak akan tinggal diam dan berupaya melewati tantangan tersebut.
Prabowo juga mengatakan puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa.
“Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.
BACA JUGA: Prabowo Sebut Hampir 30 Juta Penerima Manfaat MBG, Penyimpangan Hanya 0,00017 Persen
Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.
Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.
“Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.
Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.
“Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
