Harianjogja.com, BOGOR—Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan taklimat evaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin. Agenda ini menjadi ruang strategis untuk menilai capaian sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah.
Taklimat Presiden tersebut akan memuat penekanan terhadap sejumlah program prioritas yang dinilai telah menunjukkan hasil positif, sekaligus memberi perhatian pada agenda pembangunan yang belum sepenuhnya tercapai pada tahun pertama masa pemerintahan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden akan memberikan arahan langsung terkait upaya menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan baik, serta mendorong peningkatan kinerja pada sektor-sektor yang masih memerlukan percepatan.
“Akan ada penekanan-penekanan beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu satu tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian juga ada beberapa program yang belum semua tercapai di tahun pertama itu mungkin bagian dari penekanan beliau,” ujar Prasetyo Hadi di lokasi acara.
Selain evaluasi, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan garis-garis kebijakan strategis kepada seluruh jajaran pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menjalankan agenda pemerintahan ke depan.
Menurut Prasetyo, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 dipandang Presiden sebagai momentum penting untuk menyatukan langkah, visi, dan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah.
Forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah pembahasan berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan solusi bersama, sehingga dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo diperkirakan akan menyampaikan pembaruan pandangan mengenai dinamika geopolitik internasional serta perkembangan kondisi dalam negeri yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan nasional.
Arahan Kepala Negara juga akan menegaskan komitmen pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Termasuk saya juga menduga berkaitan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas dan berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintah tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi concern Bapak Presiden,” kata Prasetyo.
Terkait teknis pelaksanaan, Prasetyo menyebut Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 berpotensi digelar secara tertutup.
“Mungkin tertutup,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang mempertemukan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Forum koordinasi nasional ini dihadiri secara lengkap oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
Pelaksanaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi agenda strategis pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintahan melalui satu forum nasional yang terintegrasi.
Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), dengan tujuan menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
