Foto ilustrasi penjualan mobil. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA— Pelaku industri otomotif nasional bersama mitra Jepang menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait iklim investasi. Persoalan yang dibahas mencakup perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM) pemasok otomotif, hingga sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Masukan tersebut disampaikan dalam Business Discussion Lunch yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Izakaya Morinokura, Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026).
Forum itu menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja delegasi Indonesia di Nagoya. Pertemuan dihadiri jajaran pimpinan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), serta perwakilan Denso Indonesia, Aisin Indonesia, dan Advics Indonesia.
Pemerintah Tampung Masukan Industri
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan masukan yang disampaikan pelaku usaha akan menjadi bahan pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan sekaligus menangani berbagai hambatan investasi.
Pemerintah juga mencermati persoalan sertifikasi TKDN di tengah industri otomotif yang memasuki masa transisi menuju kendaraan listrik.
Perubahan struktur industri tersebut membuat kepastian kebijakan menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan pelaku usaha dalam pertemuan di Nagoya.
Pemerintah menegaskan berbagai masukan dari industri akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, termasuk menangani hambatan investasi yang saat ini masih berjalan.
Indonesia Punya 25 Perjanjian Perdagangan
Selain persoalan investasi, pemerintah turut menyampaikan perkembangan sejumlah perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi industri nasional.
Indonesia saat ini telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan dalam bentuk free trade agreement (FTA) maupun comprehensive economic partnership agreement (CEPA).
Salah satu perjanjian yang tengah dipersiapkan ialah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Proses ratifikasi IEU-CEPA dijadwalkan mulai November 2026, dengan target implementasi pada Januari 2027.
“Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah membaiknya outlook ekonomi global 2027 yang diproyeksikan di kisaran 3,2%–3,3%,” tutur Susiwijono.
Dialog Pemerintah dan Industri
Pertemuan antara pemerintah dan pelaku industri otomotif tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi industri di lapangan.
Dialog tersebut sekaligus diarahkan untuk memperbaiki kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan investasi dan transformasi industri otomotif.
Dengan demikian, masukan terkait perizinan, pembiayaan IKM pemasok otomotif, sertifikasi TKDN, hingga kepastian kebijakan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah bersama pelaku industri dalam menghadapi perubahan struktur industri otomotif menuju kendaraan listrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
