Padat Karya Gunungkidul 2026 Serap 1.976 Pekerja, Tersebar di 65 Titik

Ilustrasi program padat karya. - Antara

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Program padat karya kembali menjadi salah satu andalan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada 2026, sebanyak 65 titik padat karya disiapkan dengan target menyerap 1.976 tenaga kerja yang berasal dari warga sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan.

Program yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut memiliki total anggaran mencapai Rp7,5 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur sederhana yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat setempat.

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Emy Nur Aini, mengatakan setiap titik program memperoleh alokasi anggaran yang berbeda sesuai kebutuhan di lapangan.

“Per titiknya mendapatkan alokasi Rp100-200 juta,” kata Emy, Rabu (5/8/2026).

Menurut dia, program padat karya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga yang belum memiliki pekerjaan tetap dapat memperoleh tambahan penghasilan dari keterlibatan dalam proyek pembangunan lingkungan.

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja menargetkan sebanyak 1.976 tenaga kerja dapat terserap selama pelaksanaan program berlangsung. Para pekerja direkrut dari masyarakat sekitar sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga di lokasi kegiatan.

“Di tiap titiknya ada sekitar 30 pekerja yang dilibatkan,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki dinas, pelaksanaan padat karya tahun ini tersebar di 15 kapanewon. Lokasi program meliputi Panggang, Paliyan, Wonosari, Semanu, Tanjungsari, Ponjong, dan Tepus.

Selain itu, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kapanewon Semin, Ngawen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Rongkop, Karangmojo, serta Playen. Adapun tiga kapanewon yang tidak memperoleh alokasi program padat karya tahun ini adalah Girisubo, Purwosari, dan Saptosari.

“Berdasarkan catatan tiga kapanewon yang tidak mendapatkan program padat karya adalah Girisubo, Purwosari dan Saptosari,” ungkapnya.

Saat ini tahapan program masih berada pada fase perencanaan. Identifikasi calon penerima manfaat dan lokasi kegiatan telah selesai dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kalurahan di masing-masing wilayah.

Pemkab Gunungkidul menargetkan sosialisasi kepada masyarakat mulai dilaksanakan pada Agustus 2026. Setelah itu, proses persiapan teknis akan dilakukan sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Oktober mendatang.

“Target kami pada Oktober sudah dimulai pengerjaan program padat karya untuk membangun talut dan cor beton di lokasi yang menjadi sasaran,” kata Emy.

Pembangunan talut dan cor beton dipilih karena dinilai mampu meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan warga dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat padukuhan.

Program padat karya di Gunungkidul tidak hanya berasal dari anggaran BKK Pemerintah DIY. Pemerintah kalurahan juga diwajibkan melaksanakan program serupa menggunakan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoiru Rahmat, mengatakan alokasi Dana Desa yang diterima daerah tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, total pagu Dana Desa 2026 mencapai Rp51,9 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan alokasi tahun lalu yang mencapai Rp168,8 miliar.

“Tahun lalu pagunya mencapai 168,8 miliar. Sekarang, jumlahnya turun sangat drastis,” kata Khoiru.

Meski anggaran mengalami penurunan, pemerintah pusat tetap menetapkan sejumlah program prioritas yang wajib dijalankan oleh seluruh kalurahan. Program tersebut mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, ketahanan pangan, hingga kegiatan padat karya.

“Padat karya wajib dan setiap kalurahan sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program ini,” katanya.

Dengan kombinasi program padat karya dari BKK DIY dan Dana Desa, pemerintah berharap kesempatan kerja bagi masyarakat dapat semakin terbuka. Selain membantu mengurangi pengangguran, program tersebut juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi wilayah Gunungkidul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.