Ilustrasi kekeringan - Foto dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA—Perkembangan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat dan memicu musim kemarau lebih panjang di Indonesia kembali memunculkan sorotan terhadap kebijakan energi nasional yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan ketenagalistrikan nasional menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait gugatan atas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan El Nino berpotensi berkembang dan bertahan selama 9–12 bulan. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi pemanasan suhu akibat El Nino tahun ini dapat mencapai 2 derajat Celsius, lebih tinggi dibandingkan El Nino 2023 yang tercatat sekitar 1,6 derajat Celsius.
Perkembangan tersebut diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, gelombang panas, penurunan kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dalam beberapa bulan mendatang.
Yayasan CERAH menilai dampak tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh fenomena alam, tetapi juga oleh arah kebijakan energi yang masih mempertahankan penggunaan bahan bakar fosil.
Policy and Program Associate CERAH Delly Ferdian mengatakan pemerintah melalui dokumen RUPTL dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) masih merencanakan pembangunan sekitar 10,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik berbahan bakar gas dan 6,3 GW pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Investasi tersebut dinilai berpotensi menciptakan carbon lock-in, yakni kondisi ketika sistem energi terkunci pada sumber energi beremisi tinggi dalam jangka panjang.
"El Nino memang tidak dapat dicegah. Namun, besarnya dampak yang dirasakan masyarakat sangat ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Ketika Indonesia masih mempertahankan ketergantungan pada energi fosil, kita memperbesar risiko krisis iklim, memperburuk polusi udara, dan meningkatkan beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat maupun negara," kata Delly, dikutip dari siaran pers, Jumat (31/7/2026).
Menurut Delly, krisis iklim yang terjadi saat ini semakin diperparah oleh tingginya emisi gas rumah kaca dari penggunaan energi fosil. Kenaikan suhu global membuat fenomena cuaca ekstrem menjadi lebih intens sehingga meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), heat stress, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, hingga terganggunya produksi pangan.
Sementara itu, Outreach and Advocacy Coordinator CERAH Dzatmiati Sari menilai berbagai langkah adaptasi, seperti distribusi air bersih, modifikasi cuaca, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan layanan kesehatan, belum akan menyelesaikan akar persoalan apabila emisi dari sektor energi tidak ditekan.
Menurutnya, putusan PTUN atas gugatan terhadap RUPTL yang dijadwalkan pada 5 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan ketenagalistrikan nasional. Dia menilai RUPTL dan RUKN perlu diarahkan agar tidak lagi memperkuat ketergantungan pada energi fosil, melainkan mempercepat pengembangan energi terbarukan.
“Evaluasi terhadap RUPTL dan RUKN mendesak dilakukan agar kebijakan kelistrikan Indonesia tidak lagi memperkuat ketergantungan pada energi fosil, melainkan mempercepat pengembangan energi terbarukan, membuka ruang bagi pembiayaan hijau, serta mendorong demokratisasi energi melalui pengembangan pembangkit berbasis komunitas,” kata Dzatmiati.
Dia menambahkan, membangun ketahanan iklim tidak cukup hanya dengan memperkuat respons terhadap bencana, tetapi juga memerlukan transformasi kebijakan energi yang mampu menurunkan emisi secara signifikan.
Menurutnya, percepatan transisi menuju energi terbarukan tidak hanya mendukung pencapaian target iklim Indonesia, tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, penguatan ketahanan pangan dan air, serta mengurangi dampak ekonomi akibat cuaca ekstrem yang makin sering terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
