Ilustrasi kekeringan - Foto dibuat oleh AI/StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan RI di Jakarta pada Selasa (28/7/2026) untuk membahas langkah antisipasi cuaca ekstrem dan kekeringan yang diprediksi terjadi lebih cepat akibat fenomena El Nino.
Rapat tersebut juga membahas potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan air, serta upaya menjaga sektor pertanian dan ketahanan pangan menghadapi musim kemarau.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), siklus El Nino yang semestinya terjadi pada 2027 diperkirakan datang lebih awal pada tahun ini.
"Siklus El Nino itu terjadi empat tahunan, dulu 2015, kemudian 2019, 2023, mestinya (siklus berikutnya, red.) tahun depan, 2027. Tetapi, prediksi BMKG, El Nino akan terjadi lebih cepat. Jadi, mestinya 2027, akan terjadi tahun ini. Jadi, kekeringannya datang lebih cepat," kata Raja Juli Antoni.
Jajaran menteri dan pimpinan lembaga peserta rapat mulai tiba di Istana sejak pukul 14.30 WIB. Mereka yang mengikuti rapat terbatas antara lain Kepala BMKG Prof Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Di lokasi yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah tiba di Istana sekitar pukul 14.00 WIB.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya telah diminta menyiapkan teknologi yang dapat mendukung ketahanan air di berbagai daerah guna menghadapi dampak El Nino.
"Karena El Nino ya tentu yang diperlukan bagaimana supaya pertanian tetap aman dan juga untuk kehidupan sehari-hari juga aman," ujar Arif Satria.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni kekurangan air dan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
"Kita berkoordinasi dengan BMKG misalnya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca untuk memastikan waduk-waduk kita debit airnya tetap dalam kondisi yang aman, termasuk danau," katanya menjawab pertanyaan wartawan.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat langkah antisipasi di sejumlah wilayah rawan kekeringan melalui pembangunan 10.789 sumur bor dengan kapasitas lebih dari 114 ribu meter kubik per detik.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur air memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan air saat musim kemarau, terutama untuk mendukung lahan pertanian.
"Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air, seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan, infrastruktur tersebut penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau maupun perubahan iklim.
Berbagai infrastruktur air, seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk juga terus dioptimalkan untuk menghadapi puncak musim kemarau panjang atau El Nino.
Langkah strategis lainnya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pola operasi bendungan dan jaringan irigasi agar distribusi air tetap efisien.
Selain itu, Kementerian PU memperkuat kesiapsiagaan dengan menyiagakan ratusan peralatan pendukung, mulai dari 125 unit mobile pump, 921 pompa alkon, hingga 49 mesin bor yang siap dikerahkan ke daerah terdampak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
