Siswa mengikuti pemilihan ketua OSIS atau Pemilos di SMKN 1 Pengasih, beberapa waktu lalu. Pemilos menjadi salah satu sarana pendidikan demokrasi untuk siswa./Dokumen Harian Jogja
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pendidikan demokrasi bagi pelajar di Kulonprogo diproyeksikan segera diperkuat melalui pengintegrasian materi pemilu dan demokrasi ke dalam mata pelajaran Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) bagi siswa SMP dan SMA sederajat. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo masih mematangkan penyusunan kurikulum sebelum diterapkan di sekolah dan madrasah.
Ketua KPU Kulonprogo, Budi Priyana, mengatakan penyusunan kurikulum tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap dinamika dan budaya demokrasi yang dinilai masih mengalami penyimpangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Karena masih berada pada tahap pematangan, pelaksanaannya menunggu proses penyusunan kurikulum selesai.
"Penyusunan kurikulum ini sangat terkait dengan pemilu dan nilai-nilai demokrasi secara luas, bukan sekadar pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos). Ini berangkat dari keprihatinan kami terhadap budaya demokrasi yang kurang baik dan adanya penyimpangan-penyimpangan," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).
Menurut Budi, program tersebut tidak akan menghadirkan mata pelajaran baru. Materi mengenai pemilu, prinsip-prinsip demokrasi, dan asas demokrasi akan disisipkan ke dalam mata pelajaran Pancasila atau PKN yang telah diajarkan di sekolah sehingga tidak menambah beban belajar siswa.
"Kami tidak ingin menambah beban siswa dengan pelajaran khusus baru. Materi ini disisipkan agar anak-anak sejak dini lebih mengenal dan memahami prinsip serta asas demokrasi," tambahnya.
Dalam penyusunan maupun penerapannya, KPU Kulonprogo menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Balai Pendidikan Menengah (Dikmen), Kantor Kementerian Agama, hingga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kulonprogo.
Saat ini, penyusunan kurikulum masih berada pada tahap penjajakan dan penyelarasan konsep melalui rapat koordinasi antarinstansi. Budi menegaskan proses tersebut membutuhkan waktu sehingga tidak dapat dilakukan secara instan.
"Penyusunan kurikulum tentu membutuhkan proses dan tidak bisa serta-merta. InsyaAllah, target kami pada akhir tahun 2026 kurikulum yang terintegrasi ini sudah bisa mulai direalisasikan di sekolah-sekolah dan madrasah se-Kulon Progo," jelas Budi.
Melalui penyusunan kurikulum pendidikan pemilu tersebut, KPU Kulonprogo berharap dapat mencetak generasi pemilih masa depan yang tidak hanya tanggap terhadap politik, tetapi juga mampu membangun iklim demokrasi di Kulon Progo yang lebih berkualitas dan berintegritas.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kulonprogo, Wahib Jamil, berharap kurikulum yang disusun memuat nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan sekadar politik praktis. Menurutnya, pembelajaran demokrasi bagi murid madrasah juga perlu diperkaya dengan unsur praktik agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya berharap konsep kurikulum yang disiapkan bisa terintegrasi, dengan landasan yang kuat. Tidak hanya sekadar menempel, tetapi harus mendalam. Merambah ke semua mata pelajaran, dengan memuat nilai-nilai demokrasi yang universal seperti keadilan, kejujuran, dan musyawarah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
