Harianjogja.com, JAKARTA—Jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan ditutup pada 2026 kembali bertambah. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasarraya Kuta yang beralamat di Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada 17 September 2026.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Pasarraya Kuta.
OJK menjelaskan pencabutan izin usaha BPR Pasarraya Kuta merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebelum izin usahanya dicabut, OJK menetapkan BPR Pasarraya Kuta dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 4 September 2025. Status tersebut diberikan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR berada di bawah 12%.
Setelah masuk status BDP, BPR Pasarraya Kuta menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya mampu direalisasikan oleh bank tersebut.
OJK menyatakan upaya penyehatan selama periode BDP belum memberikan hasil signifikan untuk mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas BPR Pasarraya Kuta.
Kemudian, pada 2 September 2026, OJK menetapkan BPR Pasarraya Kuta dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR). Keputusan itu diambil setelah OJK memberikan waktu kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi masalah permodalan dan likuiditas.
Namun, pengurus dan pemegang saham BPR Pasarraya Kuta tidak dapat melakukan penyehatan bank tersebut.
Daftar 14 Bank yang Dicabut Izinnya
Dengan pencabutan izin usaha BPR Pasarraya Kuta, berikut daftar 14 bank bangkrut dan ditutup per September 2026 berdasarkan data dalam naskah:
BPR Suliki Gunung Mas, Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Suliki Gunung Mas.
BPR yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tersebut dicabut izinnya terhitung sejak 7 Januari 2026.
BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur
OJK mencabut izin usaha PT BPR Prima Master Bank berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026.
BPR yang berkantor pusat di Jalan Jembatan Merah Nomor 15-17, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tersebut dicabut izinnya terhitung sejak 27 Januari 2026.
BPR Bank Cirebon, Jawa Barat
Pencabutan izin usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.
BPR yang berkantor pusat di Jalan Talang Nomor 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat tersebut dicabut izinnya terhitung sejak 9 Februari 2026.
BPR Kamadana Bangli, Bali
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026.
Bank tersebut berkantor pusat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan izin usahanya dicabut terhitung sejak 18 Februari 2026.
BPR Koperindo Jaya, Petojo Utara, Jakarta Pusat
Pencabutan izin usaha PT BPR Koperindo Jaya dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026.
BPR tersebut beralamat di Wisma Techking 2 Lantai G, Jalan AM Sangaji Nomor 24, Petojo Utara, Jakarta Pusat. Izin usahanya dicabut terhitung sejak 9 Maret 2026.
BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatera Barat
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Pembangunan Nagari berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026.
BPR tersebut beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pencabutan izin berlaku terhitung sejak 31 Maret 2026.
BPR Sungai Rumbai Dharmasraya, Sumatera Barat
OJK mencabut izin usaha PT BPR Sungai Rumbai melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026 tanggal 7 April 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Sungai Rumbai.
BPR tersebut beralamat di Jalan Lintas Sumatera Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha.
BPR tersebut beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 8,4 Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur
Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP 47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa, OJK mencabut izin usaha BPR tersebut.
BPR Dwicahaya Nusaperkasa beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.199, Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
BPR Mataram Mitra Manunggal, Kraton, Yogyakarta
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Mataram Mitra Manunggal berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-51/D.03/2026 tanggal 7 Juli 2026.
BPR tersebut berkantor pusat di Jalan Alun-Alun Utara, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Izin usaha dicabut terhitung sejak 7 Juli 2026.
BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hasanah Mandiri berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2026 tanggal 16 Juli 2026.
BPR tersebut beralamat di Jalan Cinere Raya, Blok D/102-B, Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16514. Pencabutan izin berlaku terhitung sejak 16 Juli 2026.
BPR Citra Bersada Abadi, Bekasi, Jawa Barat
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Citra Bersada Abadi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-62/D.03/2026 tanggal 19 Agustus 2026.
BPR tersebut beralamat di Komplek Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D/20-21, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Izin usaha dicabut terhitung sejak 19 Agustus 2026. OJK juga mencatat pencabutan izin usaha BPR Citra Bersada Abadi dalam laporan kinerja sektor jasa keuangan Agustus 2026. (OJK)
BPRS Gaido Indonesia, Cianjur, Jawa Barat
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gaido Indonesia berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-64/D.03/2026 tanggal 1 September 2026.
BPR tersebut beralamat di Jalan Raya Bandung Nomor 75 Sadewata, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin usaha berlaku terhitung sejak 1 September 2026.
BPR Pasarraya Kuta, Bali
Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Pasarraya Kuta berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2026 tanggal 17 September 2026.
BPR tersebut beralamat di Jalan Raya Tuban No. 62, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pencabutan izin usaha berlaku terhitung sejak 17 September 2026.
Dengan demikian, BPR Pasarraya Kuta menjadi nama terbaru dalam daftar 14 bank yang izin usahanya dicabut sebagaimana tercantum dalam naskah hingga September 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
