Ilustrasi, petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu SPPG di Jawa Barat. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, SLEMAN—Sebanyak 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sleman untuk sementara menghentikan operasionalnya. Penghentian layanan dipicu sejumlah kendala, mulai dari renovasi bangunan, persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sleman, Wiyato Widodo, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima Pemkab Sleman, terdapat 11 SPPG yang belum dapat menjalankan pelayanan hingga saat ini.
"Jumlahnya ada 11 SPPG yang berhenti beroperasi," kata Wiyato saat dihubungi, Sabtu (26/7/2026).
Menurutnya, penghentian operasional tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Beberapa SPPG masih menjalani renovasi bangunan, sedangkan lainnya masih menyelesaikan persoalan IPAL maupun persyaratan administrasi.
"Informasi yang kami peroleh, ada yang karena renovasi, masalah IPAL, dan ada juga yang terkendala administrasi," katanya.
Data Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Sleman per 9 Juni 2026 menunjukkan terdapat 129 SPPG di Kabupaten Sleman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 unit masih aktif beroperasi, sedangkan 35 unit lainnya menghentikan layanan sementara karena belum memenuhi persyaratan teknis.
Saat ditanya mengenai status 24 SPPG dari total 35 unit yang sebelumnya tidak beroperasi, Wiyato mengaku belum memperoleh informasi terbaru.
“Maaf kami tidak mengetahui persisnya, mungkin Korwil SPPG Sleman lebih tahu,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Sleman, Hening Sucahya, belum memberikan respons atas panggilan telepon Harian Jogja.
Sebelumnya, Wakil Ketua Satgas Percepatan MBG yang ketika itu masih dijabat Agung Armawanta menyebut kendala utama yang dihadapi sejumlah SPPG ialah belum terpenuhinya standar pengelolaan limbah. Dinas Kesehatan Sleman juga telah melakukan sosialisasi mengenai standar IPAL yang wajib dipenuhi oleh setiap SPPG.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah dapur MBG yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut sehingga belum dapat beroperasi secara optimal.
Selain persoalan IPAL, aspek perizinan juga menjadi tantangan dalam operasional SPPG di Kabupaten Sleman. Dari total 129 SPPG yang tercatat, baru 58 unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 10 SPPG masih dalam proses verifikasi, sedangkan 61 unit lainnya belum mengajukan sertifikasi.
Program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Sleman telah menyasar berbagai kelompok penerima manfaat. Per 9 Juni 2026, program tersebut telah menjangkau 61.839 siswa SD, 32.230 anak PAUD dan TK, 25.963 siswa SMP, serta 24.046 siswa SMA dan SMK.
Selain peserta didik, program MBG juga menyasar kelompok rentan yang terdiri atas 2.620 ibu hamil dan 3.548 ibu menyusui di Kabupaten Sleman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
