Ilustrasi uang. - Bisnis/ Dwi Prasetya
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul menyiapkan total 6.537 paket pengadaan barang dan jasa sepanjang 2026, termasuk 11 paket yang akan dikerjakan melalui swakelola dengan anggaran mencapai Rp658,7 miliar.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul, Sunarto, menegaskan seluruh proses pengadaan terus diarahkan agar lebih transparan dan berbasis digital.
“Sebagai pelaku pengadaan di pemerintahan, wajib menggunakan kanal berbasis elektronik, baik e-tendering, e-purchasing, maupun metode non-tender yang berbasis sistem elektronik,” ujarnya, Jumat (13/2).
Menurut Sunarto, digitalisasi pengadaan memungkinkan setiap langkah dapat ditelusuri, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Langkah ini juga diharapkan meningkatkan efisiensi belanja daerah serta tata kelola keuangan yang lebih baik.
“Kami berkomitmen untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki dampak langsung pada kepentingan publik, sehingga kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu menjadi prioritas utama.
“Tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, itu wajib hukumnya. Supaya publik yang diuntungkan, bukan hanya vendor atau pemborong,” jelas Halim.
Halim juga menyoroti tantangan anggaran di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai ratusan miliar rupiah, ditambah berkurangnya alokasi dana desa. Penurunan ini berdampak pada kapasitas belanja daerah, termasuk anggaran pengadaan barang dan jasa.
“Tahun lalu PBJ di Bantul mencapai sekitar Rp900-an miliar, sekarang Rp658,7 miliar. Ini menjadi tantangan bagaimana menentukan skala prioritas pembangunan agar tetap mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat,” pungkasnya, menekankan perlunya perencanaan strategis dalam pengelolaan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
