Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbicara dalam acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026). ANTARA/Shofi Ayudiana - am.
Harianjogja.com, BOGOR — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum akan meninggalkan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik nasional. Kebijakan ini diambil demi menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus memastikan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih memiliki cadangan batu bara yang melimpah, sehingga pemanfaatannya dinilai masih sangat relevan di tengah tantangan ketahanan energi global yang semakin kompleks.
“Ini soal efisiensi dan keberlangsungan. Kita tidak bisa membebani rakyat dengan harga listrik mahal hanya karena terburu-buru meninggalkan batu bara,” ujarnya saat menghadiri acara alumni IPB University di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Bahlil, tren global saat ini justru menunjukkan sejumlah negara maju kembali membuka opsi penggunaan batu bara. Ia mencontohkan Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa yang mulai mengaktifkan kembali pembangkit berbasis fosil demi menjaga ketahanan energi domestik.
Bahkan, permintaan ekspor batu bara Indonesia disebut meningkat signifikan. Negara-negara tersebut, kata Bahlil, membutuhkan pasokan hingga puluhan juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.
Dalam konteks nasional, batu bara masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pemerintah menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi “survival mode” untuk menjaga keseimbangan antara transisi energi dan stabilitas ekonomi.
Data terbaru Kementerian ESDM menunjukkan produksi batu bara Indonesia sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton. Angka ini memang turun sekitar 5,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 836 juta ton, namun tetap melampaui target produksi yang ditetapkan sebesar 739,6 juta ton.
Dari total produksi tersebut, sekitar 514 juta ton atau 65,1 persen diekspor ke pasar global. Sementara itu, kebutuhan dalam negeri melalui skema domestic market obligation (DMO) mencapai sekitar 254 juta ton atau 32 persen, yang sebagian besar digunakan untuk sektor kelistrikan.
Adapun sekitar 22 juta ton atau 2,8 persen sisanya disimpan sebagai cadangan strategis nasional untuk menjaga pasokan di masa mendatang.
Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Namun, proses tersebut dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Pengamat energi menilai kebijakan ini mencerminkan pendekatan realistis Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Di satu sisi, transisi energi tetap berjalan, namun di sisi lain kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat harus tetap terpenuhi dengan biaya efisien.
Dengan permintaan global yang masih tinggi dan cadangan domestik yang melimpah, batu bara diperkirakan masih akan menjadi bagian penting dalam bauran energi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
