Pemerintah siapkan dialog dengan MUI merespons permintaan penarikan Indonesia dari keanggotaan Board of Peace terkait isu Palestina. - Antara.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menyatakan akan membuka ruang dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusul munculnya permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional yang belakangan menuai sorotan publik. Langkah dialog ini dipandang sebagai upaya menjaga komunikasi sekaligus menjelaskan posisi strategis Indonesia dalam forum global tersebut.
Rencana dialog tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin. Ia menegaskan pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan MUI dan memandang dialog sebagai ruang yang penting untuk saling memahami.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pemerintah akan memanfaatkan forum dialog tersebut untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai latar belakang dan pertimbangan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Penjelasan ini diperlukan agar publik memahami konteks diplomasi yang sedang dijalankan pemerintah.
“Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi luar negeri, khususnya untuk membangun komunikasi di tingkat internasional. Melalui forum tersebut, Indonesia menilai memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, termasuk terkait dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Itu kan (bergabung BoP, red) bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” katanya.
Terkait isu adanya kewajiban iuran atau kontribusi keanggotaan dalam BoP, Prasetyo menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi yang lazim dalam keanggotaan forum internasional. Ia menilai komitmen tersebut sejalan dengan posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas global.
“Itu kan bagian dari komitmen,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace di sela-sela pelaksanaan forum World Economic Forum 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Penandatanganan tersebut menandai resmi bergabungnya Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Di sisi lain, MUI secara terbuka menyampaikan permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP. Permintaan tersebut disampaikan melalui pernyataan yang dimuat di laman resmi MUI, dengan alasan bahwa forum tersebut dinilai tidak berpihak pada kepentingan Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M. Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak wajar. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa Perdana Menteri Israel tercatat sebagai anggota BoP, sementara Palestina tidak dilibatkan dalam forum tersebut.
Selain komposisi keanggotaan, MUI juga menyoroti adanya kewajiban pembayaran iuran bagi negara-negara anggota BoP yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan global.
Lebih jauh, MUI menuding Board of Peace sebagai bentuk neokolonialisme modern. Organisasi tersebut menolak konsep “perdamaian semu” yang dianggap tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dengan kemasan diplomasi perdamaian internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
